Sumbawa Barat kini genap berusia 21 tahun, usia yang seharusnya mencerminkan kematangan, kemajuan, dan pencapaian signifikan dalam pembangunan daerah.
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar, rata-rata mencapai 1,2 triliun rupiah per tahun—bahkan pada tahun 2024 melampaui 2 triliun rupiah—daerah ini sejatinya memiliki potensi besar untuk berkembang pesat.
Wilayah yang kecil dan populasi yang tidak terlalu padat seharusnya menjadi modal ideal untuk pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Namun, realitas di lapangan menunjukkan situasi yang jauh dari ekspektasi.
Kemajuan yang diimpikan masyarakat terasa berjalan di tempat. UMKM yang semestinya menjadi tulang punggung ekonomi lokal tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Angka pengangguran terus meningkat, mencerminkan minimnya lapangan kerja yang tersedia, khususnya bagi masyarakat lokal.
Ironisnya, proyek-proyek pemerintah yang seharusnya memberikan dampak ekonomi positif justru lebih banyak dinikmati oleh kontraktor luar daerah serta segelintir elite lokal bersama kroninya.
Masalah sosial juga tak kunjung teratasi. Kasus penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan, mencerminkan kegagalan dalam penanganan isu ini.
Sejumlah infrastruktur yang dibangun dengan anggaran besar, tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, petani lokal masih terus bergulat dengan harga gabah yang rendah, tanpa ada kebijakan konkret untuk melindungi mereka dari tekanan pasar.
Dengan potensi anggaran sebesar itu, semestinya Sumbawa Barat bisa melompat lebih jauh, bahkan empat kali lipat lebih maju dalam satu dasawarsa terakhir.
Namun, kenyataan menunjukkan bahwa daerah ini hanya bergerak di tempat. Hal ini bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan lebih kepada lemahnya tata kelola pemerintahan, buruknya perencanaan, dan minimnya keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Momentum usia 21 tahun ini harus menjadi titik balik. Pemerintah daerah perlu introspeksi mendalam dan membangun komitmen baru untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. Kebijakan harus lebih transparan, berpihak pada ekonomi lokal.
Jika semua ini tidak segera diperbaiki, maka Sumbawa Barat hanya akan terus menjadi potret daerah yang menyia-nyiakan potensinya. Warga yang telah memberikan kepercayaan selama dua dekade lebih berhak mendapatkan perubahan nyata, bukan sekadar janji-janji tanpa bukti. Saatnya Sumbawa Barat bangkit, bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan, tetapi untuk menjadi daerah yang benar-benar mandiri dan sejahtera.
Komentar