Sumbawa Barat – Upaya mewujudkan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) terus diupayakan berbagai elemen. Kali ini, Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) Sumbawa Barat melalui Sekretarisnya, Benny Tanaya, membeberkan tiga strategi utama yang dinilai dapat mempercepat realisasi pembentukan PPS.
Strategi pertama, menurut Benny, adalah mendorong peran aktif para politisi asal Pulau Sumbawa yang kini duduk di Senayan. Mereka diharapkan segera melakukan konsolidasi politik dengan partai masing-masing untuk kembali mengangkat agenda pemekaran wilayah atau membuka kembali pembahasan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sempat dibahas dalam Badan Legislasi Nasional DPR RI pada tahun 2011 lalu.
Strategi kedua menyasar kekuatan politik lokal di tingkat pusat. Benny menegaskan bahwa peran Johan Rosihan (Fraksi PKS), Mahgdalena (Fraksi PKB), dan Mori Hanafi (Fraksi Nasdem) akan sangat menentukan masa depan PPS. Melalui jalur politik, ketiganya diminta mendorong Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau kembali data dan kajian pemekaran daerah. Mengacu pada rilis Kemendagri tahun 2014, sejumlah daerah telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan administratif untuk menjadi daerah otonomi baru, termasuk Pulau Sumbawa.
Strategi ketiga menyoroti peran Wakil Menteri Kementerian Perumahan dan Pemukiman Rakyat, Fahri Hamzah. KP3S meminta Fahri agar lebih serius memperjuangkan PPS melalui jalur lobi politik kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah yang masih belum dicabut sejak era Presiden SBY hingga Presiden Joko Widodo.
“Saya sebagai salah satu Tim Kampanye Fahri Hamzah saat Pilpres lalu, menagih janji politik beliau yang secara terbuka menyatakan akan memperjuangkan pencabutan moratorium dan mendorong pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Kini saatnya janji itu diwujudkan secara konkret,” tegas Benny Tanaya.
KP3S KSB menegaskan bahwa semangat pemekaran bukan sekadar ambisi politik lokal, melainkan kebutuhan riil masyarakat demi pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan kesejahteraan di kawasan timur Nusa Tenggara Barat.(S1)
Komentar