Sumbawa Barat – Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1, Johan Rosihan, menegaskan komitmennya dalam mengawal proses pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Ia menyampaikan pernyataan ini sebagai respons atas aksi demonstrasi yang digelar sejumlah elemen masyarakat Pulau Sumbawa pada 15 Mei 2025.
Johan mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi sejak awal dengan Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), penggerak utama aksi demonstrasi tersebut. Meskipun tidak hadir secara langsung dalam aksi karena sedang mengisi materi terjadwal di Universitas Mulawarman Samarinda, Johan menegaskan bahwa komunikasi dan dukungannya tetap berjalan.
“Sebelum demo saya sudah ketemu dengan KP4S, dan saya sudah konfirmasi sejak awal bahwa saya tidak bisa datang karena ada acara. Namun kami sudah membahas secara detail apa yang akan dilakukan pasca demo,” ungkap Johan Kepada Sengo Samawa, KMC Media Group, Jum’at (16/5/25).
Ia juga menjelaskan bahwa sejak pagi hari pada saat aksi, dirinya aktif menghubungi media nasional seperti TVOne, Metro TV, dan CNN untuk meliput peristiwa tersebut. Bahkan, kabar petang TVOne yang dibawakan oleh Maya disebut telah merespons cepat dan memasukkan tayangan demo dalam skrip siarannya.
Lebih lanjut, Johan mengajak seluruh elemen perjuangan PPS untuk tetap solid dan tidak saling menegasikan satu sama lain.
“Rakyat dengan segala elemennya sudah selesai demo, para senior sudah full back-up, kami di parlemen terus mengawal, dan Pak Menteri Hukum sudah memberikan janji. Mari kita luruskan niat dan satukan langkah,” ujarnya.
Menurut Johan, peluang terbentuknya PPS semakin terbuka seiring mulai dilonggarkannya moratorium pemekaran daerah. Ia menyebut bahwa Komisi II DPR RI bersama Kemendagri kini tengah menyusun desain besar evaluasi pemekaran daerah otonomi baru (DOB), yang menyarankan kemungkinan penambahan 10–15 provinsi baru, bukan kabupaten/kota.
“Ini peluang besar kita. Saya juga meminta teman-teman KP4S untuk bertemu dengan KP3S guna memverifikasi ulang seluruh dokumen persyaratan sesuai format terbaru. Jangan sampai ada dokumen yang kadaluarsa atau perlu legalisasi ulang,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, tepatnya Selasa mendatang, Johan bersama sejumlah perwakilan Diaspora Pulau Sumbawa di Jakarta akan menyerahkan surat rekomendasi kepada Pimpinan DPR RI melalui Badan Keahlian DPR. Tujuannya, untuk membuka jalan pengajuan RUU Inisiatif DPR dalam mempercepat pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
“Komitmen kita tidak berubah. PPS adalah aspirasi rakyat, dan kami akan terus kawal hingga terwujud,” tutup Johan Rosihan.(K1)
Komentar