Sumbawa Barat – Presiden Prabowo Subianto menggagas pendirian Bank Emas Nasional sebagai strategi memperkuat cadangan devisa dan memperkuat nilai tukar rupiah. Di tengah wacana tersebut, muncul harapan besar dari Pulau Sumbawa agar ide besar Prabowo menemukan bentuk konkretnya melalui pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Andy Azisi Amin, Pakar Ekonomi Nasional sekaligus tokoh pendiri Kabupaten Sumbawa Barat, menilai PPS adalah kebijakan strategis yang selaras dengan visi ekonomi Prabowo. Menurutnya, pembentukan PPS akan memberikan dampak luas, baik secara regional di Nusa Tenggara Barat (NTB), maupun secara nasional.
“Potensi emas Pulau Sumbawa, terutama di Sumbawa Barat, sangat besar. PPS akan memungkinkan pengelolaan yang lebih fokus dan efisien untuk mendukung program besar Presiden Prabowo, yaitu Bank Emas. Ini bukan hanya menguntungkan Pulau Sumbawa, tapi menguntungkan Indonesia,” tegas Andy, Jumat (16/5/2025), kepada Sengo Samawa, KMC Media Group.
Andy menyatakan bahwa pembentukan PPS justru menciptakan harmoni pembangunan antara dua wilayah utama di NTB. Pulau Sumbawa bisa fokus pada pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan, sementara Pulau Lombok terus melanjutkan keunggulannya di sektor pariwisata internasional.
“Dengan pemekaran ini, ketimpangan ekonomi antar-pulau akan berkurang. Lombok dan Sumbawa saling menguatkan, bukan bersaing. Ini solusi saling untung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andy menjelaskan bahwa pembentukan PPS akan memperkuat keadilan fiskal di NTB. Selama ini, dana bagi hasil (DBH) dari sektor pertambangan Pulau Sumbawa sekitar Rp600 miliar per tahun terbagi untuk seluruh wilayah provinsi.
“Jika PPS berdiri, DBH bisa lebih fokus untuk lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Ini akan mempercepat pembangunan, membuka lapangan kerja, dan memperbaiki kualitas layanan publik,” jelasnya.
Andy menyebut bahwa Pulau Sumbawa, khususnya KSB, adalah penghasil emas terbesar kedua di Indonesia. Dengan pendirian PPS, maka pengelolaan emas di daerah ini bisa menjadi sumber utama cadangan emas nasional yang mendukung gagasan Bank Emas Prabowo.
“Saat cadangan emas kita naik, nilai rupiah ikut menguat. Jika rupiah kuat, semua rakyat Indonesia merasakan manfaatnya. Ini bukan isu lokal, ini isu strategis nasional,” tegas Andy.
Terkait moratorium pemekaran daerah, Andy menilai pemerintah tidak perlu mencabutnya secara keseluruhan. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo cukup membuat kebijakan khusus untuk PPS, sebagaimana dilakukan pada pemekaran provinsi di Papua.
“PPS punya urgensi khusus dan nilai strategis nasional. Seharusnya bisa dikecualikan seperti Papua,” ungkapnya.
Terakhir, Andy menggarisbawahi bahwa gerakan pembentukan PPS adalah gerakan yang lahir dari aspirasi tulus masyarakat, bukan agenda segelintir elit.
“Ini suara rakyat sejak 2013. Semangatnya adalah keikhlasan dan keberanian. Bukan kepentingan pribadi, tapi untuk masa depan NTB dan Indonesia,” tutup Andy.
Andy secara khusus menyampaikan apresiasinya kepada pemuda-pemuda Taliwang dan Sumbawa Barat yang ikut serta dalam aksi damai di Pelabuhan Poto Tano. Ia menilai aksi mereka dilakukan dengan keikhlasan dan keberanian, tanpa kepentingan pribadi.
“Mereka murni menyuarakan kepentingan rakyat. Ini semangat perjuangan yang tidak bisa dibeli, dan menjadi energi moral yang kuat bagi gerakan PPS,” ungkapnya.
Andy juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat dari Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, dan KSB yang telah bersatu dalam menyuarakan aspirasi PPS. Ia mengingatkan bahwa perjuangan ini bukan hal baru.
“Ini bukan isu kemarin sore. Aksi besar juga pernah digelar 1 Juli 2013. Sekarang semua kompak, dan ini sinyal kuat untuk pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Andy, pembentukan PPS adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Selain akan mempercepat pelayanan publik dan membuka ruang pembangunan yang lebih merata, PPS juga akan memperpendek rentang kendali pemerintahan di NTB bagian timur.
“Seluruh kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa sudah bulat menyuarakan ini. Tidak boleh lagi diabaikan. Pemerintah pusat harus mendengar,” tegasnya.(S1)
Komentar