Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) segera melakukan pencairan bantuan keuangan Partai Politik (Parpol) hasil Pemilu 2024.
Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumbawa Barat, Titin Yuliana, S.STP, M.EC.Dev menyampaikan, bantuan keuangan Parpol mulai tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibadingkan tahun sebelumnya.
“ Peningkatan bantuan keuangan Parpol mulai tahun 2025 ini seiring hasil perolehan suara sah Parpol yang meningkat pada Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu sebelumnya,” terang Titin kepada Sengo Samawa KMC Media Group diruang kerjanya, Kamis (5/6/25).
Dijelas birokrat muda yang energik ini, kenaikan bantuan keuangan Parpol mencapai 11.10 % sementara kenaikan perolehan suara sah Pemilu 2024 mencapai 17,63%.
Bantuan dari APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik, menurut Titin dihitung sebesar Rp. 1.500 per suara sah untuk DPRD Kabupaten/Kota. Dan Sumbawa Barat dihitung sebesar Rp. 5.735 per suara sah atau meningkat sebesar 282%.
“ Kenaikkan nilai suara sah ini tidak masalah tergantung keuangan daerah dan kesepakatan bersama, apalagi KSB ini kan jumlah pemilihnya sedikit jadi wajarlah ada penambahan, selain itu pemanfaatan dana bantuan Parpol juga sangat penting dalam rangka peningkatan pendidikan politik masyarakat dan partisipasi pemilih, dan terbukti pada Pemilu 2024 suara sah meningkat,” jelas Titin.
Adapun total bantuan Parpol yang bersumber dari APBD tersebut menurut Titin yakni sebesar Rp.469.713.705 yang dibagi kepada 9 Parpol yang memiliki kursi di DPRD KSB diantaranya, NasDem,PAN,PBB, PKB, PDI Perjuangan,Golkar, PKS,PPP dan Gerindra.
“ Kalau dilihat dari jumlah Parpol penerima bantuan berkurang dari Pemilu sebelumnya, dimana sebelumnya ada 11 Parpol yang memperoleh kursi sedangkan hasil Pemilu 2024 hanya 9 Parpol, 2 Parpol yakni Partai Demokrat dan PKP yang sebelumnya punya kursi di DPRD KSB saat ini kedua Parpol tersebut tidak memiliki kursi,” tambah Titin.
Sementara untuk Parpol penerima bantuan keuangan terbesar hasil Pemilu 2024, yakni PDIP dengan suara sah 17.349 dapat bantuan sebesar Rp.99.496.515 sedangkan yang terkecil yakni PPP dengan suara sah 6.187 mendapat bantuan sebesar Rp.35.482.445.
Bantuan keuangan kepada Parpol ini kembali dijelaskan Titin, dengan tujuan utama untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat serta mendukung kegiatan operasional partai secara berkelanjutan. Pendidikan politik yang dijalankan partai diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam proses demokrasi. Selain itu, bantuan ini menjadi sarana untuk menjaga stabilitas organisasi partai dan menunjang aktivitas kelembagaan secara menyeluruh.
Peningkatan jumlah suara sah dalam pemilu terakhir dikatakan Titin, diyakini merupakan hasil nyata dari upaya pendidikan politik yang dilakukan secara konsisten oleh Parpol.
“ Keberhasilan ini juga tak lepas dari kontribusi aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang terus membina dan mendampingi partai di lapangan. Secara keseluruhan, program bantuan ini diharapkan mendukung pencapaian kemandirian partai politik sekaligus mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam kehidupan politik,” ungkap Titin.
Untuk pencairan bantuan keuangan tahun anggaran 2025, ditambahkan Titin, Parpol diwajibkan menyampaikan proposal permohonan paling lambat pada tanggal 13 Juni 2025. Proposal yang masuk akan melalui proses verifikasi administratif oleh tim pemerintah daerah sebelum dilakukan penyaluran dana secara serentak. Dalam pengajuan tersebut, partai politik harus melampirkan sejumlah dokumen penting, antara lain surat permohonan, Surat Keputusan kepengurusan tingkat kabupaten, serta otentifikasi perolehan suara dari KPU.(S1)
Komentar