Sumbawa Barat – Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Kabupaten Sumbawa Barat, Muhammad Sahril Amin, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat agar segera merespons aspirasi masyarakat yang mendukung percepatan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Dalam pernyataannya, Sahril menyebut bahwa KP4S telah mengajukan permintaan resmi untuk melakukan hearing atau dengar pendapat bersama DPRD Sumbawa Barat, guna menyampaikan urgensi dan perkembangan terkini mengenai perjuangan pembentukan PPS. Menurutnya, hingga saat ini, belum ada tindakan konkret atau pernyataan sikap resmi dari lembaga legislatif daerah tersebut.
“Kami sudah menyurati DPRD Sumbawa Barat untuk melakukan hearing. Kami ingin ada dukungan nyata, bukan hanya diam atau pasif. Ini adalah perjuangan bersama, dan DPRD harus menunjukkan posisi dan keberpihakannya terhadap aspirasi masyarakat,” ujar Muhammad Sahril Amin, Jumat (16/5/2025), kepada Sengo Samawa KMC Media Group.
Sahril juga mengingatkan bahwa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa adalah aspirasi historis yang sudah berlangsung sejak lebih dari satu dekade lalu. Dalam momentum nasional yang mulai membuka kembali wacana pemekaran wilayah, ia menekankan pentingnya solidaritas dan sikap tegas dari seluruh komponen daerah, termasuk DPRD sebagai representasi rakyat.
“Kalau DPRD tidak bergerak sekarang, maka mereka kehilangan momentum. Ini saatnya untuk bersatu, mempercepat proses, dan menunjukkan bahwa Sumbawa Barat mendukung penuh lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa,” tegasnya.
KP4S, sebagai garda terdepan dalam pengorganisasian gerakan masyarakat untuk PPS, juga terus melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh daerah, organisasi masyarakat, dan pemerintah kabupaten/kota lain di Pulau Sumbawa.
Sahril menambahkan bahwa dukungan politik di tingkat nasional saat ini tengah dikonsolidasikan, termasuk dari sejumlah anggota DPR RI, DPD, serta tokoh nasional asal NTB. Oleh karena itu, peran DPRD kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa sangat krusial untuk memperkuat legitimasi daerah dalam proses usulan pemekaran.
“Kami tidak ingin perjuangan ini hanya ramai di jalanan. Kita butuh dokumen, pernyataan sikap, dan keputusan politik dari daerah. DPRD Sumbawa Barat harus berdiri di barisan depan,” pungkasnya.(S1)
Komentar