oleh

Mengurai Akar Kemiskinan Ekstrem di KSB : Jangan Hanya Fokus pada Bantuan Sementara

Di tengah berbagai klaim keberhasilan pembangunan, fakta bahwa 2,27% penduduk Kabupaten Sumbawa Barat hidup dalam kemiskinan ekstrem adalah alarm keras yang seharusnya mengguncang nurani para pengambil kebijakan.

Lebih menyedihkan lagi, angka ini jauh di atas rata-rata nasional (0,83%), dan bahkan di atas rata-rata provinsi NTB (2,04%), menempatkan Sumbawa Barat sebagai salah satu daerah dengan kondisi kemiskinan ekstrem terburuk di wilayahnya.

Padahal, secara persentase kemiskinan umum, Sumbawa Barat tidak berada di posisi terendah, yang termiskin di kabupaten ini apakah benar-benar tak tersentuh bantuan dan kebijakan.

Di tengah sorotan tajam ini, pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih H. Amar Nurmansyah dan Hj. Hanifah menggulirkan sebuah program andalan “Kartu Maju”, yang digadang-gadang sebagai solusi untuk menyasar masyarakat miskin secara lebih terarah.

Kartu ini diklaim akan menjadi alat akses berbagai bantuan dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi produktif.

Namun pertanyaannya, akankah program ini benar-benar menjawab akar persoalan, atau hanya menjadi proyek populis lain yang menggugurkan tanggung jawab moral dan administratif?

Lebih dari itu, persoalan kemiskinan ekstrem tidak bisa diselesaikan hanya dengan skema bantuan tunai atau sembako.

BACA JUGA : Kemiskinan Ekstrem di Sumbawa Barat Masih Tinggi, Di Atas Rata-Rata Nasional

Yang dibutuhkan adalah kebijakan terintegrasi yang menyasar akar struktural kemiskinan akses terhadap pekerjaan layak, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan dasar, dan infrastruktur yang merata.

Jika Kartu Maju benar-benar ingin menjadi jawaban, maka harus dimulai dari keberanian politik untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar bagi-bagi bantuan tanpa arah.

Editorial ini bukan menolak upaya yang ada, tetapi menyerukan evaluasi mendalam dan pengawasan publik yang ketat atas implementasi program tersebut.

Jangan sampai program yang dimaksudkan untuk mengangkat warga dari jurang kemiskinan justru menjadi simbol baru dari kegagalan pemerintah memahami siapa yang benar-benar paling membutuhkan.(editorial)

Baca Juga :  Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, Bupati Sumbawa Resmikan Gedung Labkesmas

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *