Jakarta – Ketua Forkoda NTB yang juga Ketua Dewan Pakar Forkonas DOB Seluruh Indonesia, H.M. Saleh Umar, menegaskan bahwa perjuangan masyarakat Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), sudah berlangsung terlalu lama tanpa kepastian.
“PPS sudah lulus dengan nilai tertinggi pada evaluasi tahun 2014 bersama 21 DOB lain, namun 11 tahun berlalu belum ada realisasi. Kami mempertanyakan sejauh mana sikap DPR RI, termasuk Fraksi Golkar, dalam memperjuangkannya,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Saleh Umar dalam audiensi antara Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) DOB Seluruh Indonesia dan perwakilan Forkoda Provinsi se-Indonesia, termasuk Forkoda NTB, di Lantai 11 Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (12/8).
Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan memahami sepenuhnya tuntutan masyarakat CDOB di seluruh Indonesia yang sudah menunggu 11 tahun agar proses pemekaran wilayah dibuka kembali. Pimpinan Fraksi Golkar melalui anggota yang duduk di Komisi II DPR RI mengaku telah memperjuangkan aspirasi tersebut melalui rapat kerja dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, termasuk mendesak pemerintah segera menyiapkan RPP Desertada dan Petada UU No. 23 Tahun 2014 serta mencabut moratorium DOB.
Saleh Umar menegaskan, penderitaan yang dirasakan Forkoda provinsi lain juga dialami Forkoda NTB, khususnya menyangkut perjuangan pemekaran PPS. Ia berharap, di era Presiden Prabowo Subianto, proses pembukaan kembali pemekaran wilayah dapat segera dimulai secara bertahap setiap tahun sesuai kemampuan fiskal negara.
Dialog antara Forkonas dan Fraksi Golkar tersebut berlangsung lancar dan demokratis dalam semangat kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan wilayah sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.(S1)
Komentar