Sumbawa – Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa kembali mencuat. Sejumlah tokoh masyarakat di Pulau Sumbawa menyuarakan harapan agar Pemerintah Pusat segera merealisasikan pemekaran wilayah ini.
Aspirasi tersebut didasari oleh kebutuhan percepatan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan pelayanan publik yang lebih efektif di wilayah tersebut.
Salah satu tokoh yang menyuarakan hal ini adalah H. Taufiqurrahman. Ia menegaskan bahwa aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa telah lama diharapkan masyarakat bahkan sebelum adanya moratorium pemekaran daerah.
“Provinsi Pulau Sumbawa sudah berada di urutan pertama untuk segera dimekarkan. Kami berharap Pemerintah Pusat mendengar dan menindaklanjuti keinginan masyarakat ini,” ujar H. Taufiqurrahman.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemekaran ini bukan hanya untuk memenuhi keinginan masyarakat, tetapi juga untuk memaksimalkan potensi daerah Pulau Sumbawa. Dengan pembentukan provinsi baru, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat lebih terfokus dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat setempat.
Para tokoh lain turut menyuarakan dukungan serupa. Mereka menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, anggota legislatif, dan elemen masyarakat, agar proses pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dapat segera terealisasi.
Aspirasi ini menjadi sorotan karena masyarakat Sumbawa merasa bahwa pemekaran adalah langkah strategis untuk menghadapi tantangan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Pulau Sumbawa.
Pemekaran wilayah menjadi salah satu isu krusial yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh Pemerintah Pusat. Di tengah moratorium pemekaran daerah, diharapkan ada perhatian khusus terhadap wilayah yang telah memiliki persiapan matang dan potensi besar untuk berkembang sebagai provinsi baru.
Dengan potensi alam yang melimpah serta semangat masyarakat yang kuat, Provinsi Pulau Sumbawa diyakini mampu menjadi salah satu provinsi baru yang mandiri dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional.(S1)
Komentar