Sumbawa Barat — Kabupaten Sumbawa Barat masih menghadapi tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, meskipun telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menekan angka kemiskinan secara umum.
Data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, seperti disampaikan Mendagri Tito Karnavian di Mataram belum lama ini, menunjukkan bahwa sebanyak 2,27% penduduk Sumbawa Barat hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
Angka ini menempatkan Sumbawa Barat pada peringkat ke-8 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB, dan jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 0,83%.
Bandingkan dengan Kabupaten Lombok Tengah, yang berhasil mencatat kemiskinan ekstrem terendah di NTB dengan hanya 0,72%, dan Kota Mataram dengan 1,09%.
Bahkan tingkat kemiskinan ekstrem Sumbawa Barat nyaris menyamai angka tertinggi di NTB yang dialami Kabupaten Lombok Utara, yakni 5,79%.
Sementara itu, dari sisi kemiskinan umum, Sumbawa Barat berada dalam posisi sedang. Dengan tingkat kemiskinan 12,23%, kabupaten ini berada di bawah beberapa wilayah seperti Lombok Timur (14,51%) dan Bima (13,88%), namun masih di atas rata-rata NTB (11,91%) dan nasional (8,57%).
Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan tingkat kemiskinan berhasil ditekan, masih terdapat kantong-kantong masyarakat yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan.
Tito dalam presentasinya saat Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 di Mataram (4/6/25) seperti dilansir sejumlah media sebelumnya menjelaskan, data jumlah penduduk miskin ini harus menjadi rujukan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di masing-masing daerah. Dia meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk memperhatikan data-data tersebut ketika menyusun program kerja.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menargetkan daerah yang dipimpinnya terbebas dari kemiskinan ekstrem pada 2029. Menurut Iqbal, jumlah penduduk miskin ekstrem di NTB saat ini mencapai 2,04 persen, lebih tinggi dari data kemiskinan ekstrem secara nasional yang hanya 0,83 persen.
“Kami rencanakan pembangunan sesuai dengan arahan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dengan menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem nol persen tahun 2029. Kami juga berkomitmen menurunkan tingkat kesenjangan 0,328 persen tahun 2029,” kata Iqbal saat puncak Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Mataram.(S1)
Komentar