Sumbawa Barat – Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, H. Basuki, S.E., angkat bicara terkait kondisi memprihatinkan layanan penyeberangan Tano – Kayangan.
Ia menegaskan bahwa sejumlah kapal ferry yang beroperasi di jalur tersebut tidak layak jalan namun tetap dipaksakan berlayar oleh pihak Perum ASDP.
Dalam pernyataannya, H. Basuki mengungkap bahwa Komisi 3 telah beberapa kali melaporkan kondisi ini kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan nyata untuk menghentikan operasional kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan.
“Kami sudah berkoordinasi dan meminta agar kapal-kapal yang tidak layak tidak lagi dioperasikan. Tapi pihak terkait berdalih otoritas kelayakan kapal ada di BSI Surabaya,” jelas H. Basuki.
Ia menilai bahwa pihak ASDP, Dishub NTB, dan BPTD belum menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki kualitas dan keselamatan layanan penyeberangan, padahal nyawa penumpang menjadi taruhannya.
“Kami akan coba berkoordinasi dengan BSI sebagai badan sertifikasi kelayakan untuk memastikan semua kapal yang berlayar benar-benar aman,” tambahnya.
Lebih lanjut, H. Basuki juga menyampaikan sikap pribadi dengan memboikot kapal-kapal milik operator yang dianggap tidak layak.
“Saya pribadi sudah boikot semua kapal ALP dan memilih naik kapal lain jika harus menyeberang,” ujarnya.
Ia bahkan mendorong masyarakat untuk bersama-sama menyuarakan penolakan jika kapal-kapal yang dinilai tidak aman terus dioperasikan.
“Kalau mau cepat, sebenarnya bisa kita tolak semua kapal ALP secara ramai-ramai,” tutupnya.
Pernyataan ini menjadi sorotan publik dan diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi maupun pusat untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa penyeberangan.(*)
Komentar