Road Show 9–11 Oktober 2025 Perkuat Langkah Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa
Sumbawa Barat — Presidium Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) terus memperkuat gerakan konsolidasi lintas daerah untuk mempercepat pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Dalam road show selama tiga hari, 9–11 Oktober 2025, jajaran presidium melakukan audiensi dengan sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD di empat kabupaten/kota: Dompu, Bima, Kota Bima, dan Sumbawa.
Dari hasil kunjungan tersebut, dukungan kuat terhadap percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa mengalir dari berbagai pihak, baik eksekutif maupun legislatif.
Rangkaian road show diawali di Kabupaten Dompu pada Kamis, 9 Oktober 2025, di mana Presidium Aliansi PPS diterima oleh Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, S.H.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Dompu menyampaikan dukungan tegas terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa serta komitmen untuk ikut menyukseskan Rapat Akbar Nasional PPS di Taliwang, 10 November 2025.
Pada hari yang sama, presidium juga beraudiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Dompu yang dipimpin Muhammad Ikhsan, S.Sos. bersama sejumlah anggota dewan lintas fraksi seperti Ahmad Dul Rifaid (PKS), Syarifuddin (Gerindra), Erwinsyah (PBB), dan Mulyadi Jaya (PKB).
Para legislator tersebut menyatakan dukungan bulat terhadap PPS dan siap menyampaikan hasil audiensi ini kepada pimpinan DPRD Dompu.
Pada Jumat, 10 Oktober 2025, Presidium Aliansi PPS bertolak ke Kabupaten Bima. Rombongan diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Suparman (Gerindra) bersama Firdaus (PDI Perjuangan).
Keduanya menegaskan, “Tidak ada alasan untuk menolak pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Kami siap mendukung penuh langkah-langkah percepatan ini,” tegas Suparman.
Presidium juga diterima oleh Asisten I Setda Kabupaten Bima, Fatahullah, S.Pd., didampingi Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Bima. Dalam pertemuan itu, Pemkab Bima menyampaikan dukungan terhadap PPS dan berjanji melaporkan hasil audiensi kepada Bupati Bima.
Masih di hari yang sama, kunjungan dilanjutkan ke Kota Bima, di mana presidium diterima langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, didampingi Kepala Bakesbangpol dan Asisten I Kota Bima.
Wali Kota Bima menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan PPS, dan mengingatkan bahwa dirinya pernah hadir dalam Kongres Rakyat PPS di Lapangan Kerato, Sumbawa Besar tahun 2013, yang menjadi tonggak perjuangan awal PPS.
Rangkaian road show ditutup di Kabupaten Sumbawa pada Sabtu, 11 Oktober 2025.
Presidium Aliansi PPS diterima oleh Bupati Sumbawa, H. Syafruddin Jarot, S.P., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
Bupati Sumbawa secara pribadi menyampaikan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dan mengapresiasi langkah konsolidatif yang ditempuh presidium.
Presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menyebut hasil road show ini menjadi bukti nyata bahwa semangat membentuk Provinsi Pulau Sumbawa bukan hanya keinginan segelintir pihak, tetapi aspirasi bersama seluruh masyarakat Pulau Sumbawa.
“Kita telah melihat dengan jelas bahwa para kepala daerah, DPRD, dan masyarakat di seluruh wilayah Pulau Sumbawa memiliki semangat yang sama: membangun rumah besar baru bernama Provinsi Pulau Sumbawa. Dukungan ini adalah mandat moral bagi kami untuk terus bergerak secara konstitusional, terukur, dan menyeluruh,” ujar Muhammad Sahril Amin Dea Naga.
Ia menambahkan, Rapat Akbar Nasional PPS di Taliwang pada 10 November 2025 akan menjadi momentum sejarah untuk menyatukan langkah dan mempertegas komitmen seluruh elemen masyarakat Pulau Sumbawa.
“Inilah saatnya kita bersatu. PPS bukan sekadar perjuangan administratif, tapi perjuangan identitas, pemerataan pembangunan, dan keadilan sosial bagi masyarakat Pulau Sumbawa,” tegasnya.
Tentang Presidium Aliansi PPS
Presidium Aliansi PPS merupakan wadah koordinasi lintas kabupaten/kota di Pulau Sumbawa yang berfokus memperjuangkan pemekaran wilayah menjadi Provinsi Pulau Sumbawa.
Gerakan ini mengedepankan pendekatan gerakan rakyat yang konstitusional, kajian akademik, serta konsolidasi sosial dan politik untuk mempercepat terwujudnya provinsi baru yang berkeadilan dan mandiri, dan berkomitmen sinergi dengan KP3S.(S1)
Komentar